Pemilu yang direkayasa militer Myanmar 2: memanipulasi partai “oposisi”

by IUF Asia/Pacific | Sep 22, 2025 | Bahasa Indonesia, Defending Democracy, Human Rights

Agar pemilu yang dimulai pada 28 Desember 2025 terlihat nyata, junta militer Myanmar akan memastikan adanya partai-partai “oposisi” yang berpartisipasi.

Berdasarkan Undang-Undang Pendaftaran Partai Politik yang dibentuk oleh pemerintahan militer pada Januari 2023, partai yang ingin berpartisipasi dalam pemilu nasional harus memiliki setidaknya 100.000 anggota dan berkantor di 110 dari 330 kabupaten/kota. Dengan semua partai politik pro-demokrasi yang telah dinyatakan ilegal dan dilarang sebagai organisasi “teroris”, bagaimana mungkin sebuah partai oposisi yang sesungguhnya dapat terbentuk?

Pembatasan ketat terhadap kebebasan yang diberlakukan oleh militer di kabupaten/kota yang diduduki dan serangan militer terhadap penduduk sipil di seluruh negeri membuat perekrutan 100.000 anggota dan pembukaan lebih dari 100 kantor secara terbuka menjadi mustahil. Hanya partai politik yang bekerja sama dengan militer yang dapat melakukan hal ini.

Untuk menciptakan kesan banyak partai politik yang ikut pemilu, Undang-Undang Pendaftaran Partai Politik junta militer mengizinkan partai-partai daerah untuk mendaftar. Partai-partai ini dapat mengikuti pemilu lokal, tetapi tidak dapat mengikuti pemilu nasional. Partai-partai daerah ini harus memiliki setidaknya 1.000 anggota dan berkantor di lima kabupaten/kota.

Kemungkinan 40 partai daerah kini telah terdaftar, tetapi banyak yang belum memiliki kandidat dan kantor mereka hanyalah alamat di atas kertas. Sekali lagi, kolusi dengan militer adalah satu-satunya cara untuk terdaftar. Junta militer tampaknya yakin bahwa partai-partai politik boneka di tingkat daerah atau negara bagian ini akan membantu menciptakan kesan pemilu yang sesungguhnya.

Pemilu yang direkayasa militer Myanmar 1: hanya sepertiga penduduk yang akan menyelenggarakan pemilu

by IUF Asia/Pacific | Sep 22, 2025 | Bahasa Indonesia, Defending Democracy, Human Rights

Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dikendalikan militer menyatakan bahwa hanya 102 kabupaten/kota dari 330 kabupaten/kota di Myanmar yang akan diikutsertakan dalam pemilihan umum yang akan dimulai pada 28 Desember 2025. Jumlah tersebut hanya 31% dari total daerah pemilihan.

Mengapa 69% lainnya dikecualikan? Karena sebagian besar kota telah dibebaskan dari kekuasaan militer oleh People’s Defence Force (PDF—Pasukan Pertahanan Rakyat) dan Ethnic Revolutionary Organizations (EROs—Organisasi Revolusioner Etnis) yang berjuang untuk memulihkan demokrasi. Selain itu, puluhan kota juga diserang oleh militer. Junta militer yang berkuasa sedang melancarkan pengeboman udara – termasuk pengeboman sekolah dan rumah – untuk merebut kembali kendali.

Itulah sebabnya pemungutan suara yang disebut-sebut itu dimulai pada 28 Desember 2025 sebagai tahap pertama dan berlanjut selama dua atau tiga bulan. Hal ini dirancang untuk memberi militer lebih banyak waktu untuk mengambil alih lebih banyak kota secara paksa.

Jika jumlah daerah pemilihan yang dimasukkan dalam Union Election Commission (UEC—Komisi Pemilihan Umum) yang dikuasai militer meningkat hingga lebih dari 31% sebelum tanggal 28 Desember atau selama masa pemilu tiga bulan, itu semata-mata karena junta telah mengambil alih kembali kendali melalui serangan militer terhadap rakyat, yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa.