by IUF Asia/Pacific | May 23, 2023 | Bahasa Indonesia, Campaigns, Secure Jobs, Sustainable Tourism
Dalam kemenangan besar bagi para housekeeper yang sebelumnya dipekerjakan melalui kontraktor/agen tenaga kerja, 700 housekeeper akan menjadi pekerja tetap yang dipekerjakan langsung di hotel dan kasino Crown Resorts di Melbourne, Australia. Sebagai hasil dari komitmen kampanye, pengorganisiran dan perundingan yang dilakukan oleh United Workers Union (UWU), mereka sekarang akan menikmati upah dan jam kerja yang lebih baik, hak cuti yang lebih baik, dan keamanan kerja yang lebih baik.
Berita kemenangan ini disambut baik oleh serikat hotel dan resor di seluruh wilayah Asia-Pasifik sebagai kemenangan bagi seluruh pekerja yang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan yang aman..
Sebagai bagian dari Global Housekeeping Campaign (GHC), serikat pekerja di Asia Tenggara mengungkap kondisi kerja yang kejam, jam kerja yang berlebihan, dan risiko kesehatan yang dihadapi oleh para housekeeper outsource, lepas dan kontrak.
Secara khusus, Global Housekeeping Campaign di Filipina menuntut agar seluruh housekeeper dijadikan permanen dan kuota kamar – sumber utama beban kerja dan cedera yang berlebihan – dihapuskan.
Ketika kami mendengar tentang kemenangan UWU di Crown Resorts, kami segera memberi tahu anggota kami di NUWHRAIN dan ratusan housekeeper yang tergabung dalam GHC Filipina. Ini juga merupakan dorongan besar bagi mereka dan akan merevitalisasi kampanye kami. Geoffrey Labudahon, SENTRO’s coordinator of GHC Philippines.
Kami selalu menuntut agar housekeeper adalah pekerja langsung, permanen, dan bukan outsourcing. Dalam pandemi, semua orang melihat bahwa housekeeper adalah pekerja penting dan mereka berhak mendapatkan gaji yang lebih baik serta pekerjaan yang aman dan terjamin. Sangat senang melihat kemenangan UWU di Crown Melbourne memperkuat pesan ini. Galih Tri Panjalu, General Secretary of FSPM in Indonesia.
Housekeeper memainkan peran yang sangat penting di resor kasino. Mereka adalah bagian penting dari tenaga kerja utama kasino dan pekerjaan mereka sangat penting. Lebih banyak serikat pekerja perlu mengikuti contoh UWU dalam memenangkan pekerjaan tetap untuk para housekeeper. Ben Lawrence, Secretary of GMBWU at Resorts World Casino in Genting, Malaysia.
Anggota resor hotel dan kasino dari Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Thailand mengirimkan ucapan selamat dan solidaritas, menyatakan “kalian menginspirasi kami!”
by IUF Asia/Pacific | May 23, 2023 | Bahasa Indonesia, Our Members, Sustainable Tourism
Kongres ke-8 SPM pada Januari 2023 mengesahkan resolusi untuk membentuk serikat pekerja pariwisata umum pada Hari Buruh Internasional.
Sebagaimana disepakati dalam Kongres ke-8 mereka pada bulan Januari 2023, FSPM mendeklarasikan pembentukan serikat anggota perorangan umum, SPM Pariwisata, di delapan wilayah di mana mereka memiliki anggota. Delapan wilayah tersebut adalah Semarang, Yogyakarta, Jakarta, Lampung, Bandung, Surabaya, Labuan Bajo, dan Bali.
Setelah kehilangan hingga 4.000 anggota di seluruh Indonesia dalam tiga tahun terakhir karena pandemi dan krisis pariwisata, FSPM mencari cara baru untuk mengorganisir lebih banyak pekerja untuk membangun kembali kekuatan serikat mereka.
FSPM memutuskan untuk membentuk SPM Pariwisata sebagai struktur baru untuk mengakomodasi pekerja individu di industri layanan makanan dan hotel serta pariwisata dan memenuhi kebutuhan nyata mereka akan serikat pekerja untuk melindungi mereka dalam situasi terburuk. Pada saat yang sama, FSPM mulai menyusun strategi pengorganisiran berskala besar. Bahkan sebelumnya, FSPM sering menerima pertanyaan dari pekerja yang tidak memiliki serikat pekerja di tempat kerja mereka yang menanyakan apakah mereka dapat bergabug dengan FSPM. “Tapi saat itu kami tidak bisa berbuat banyak,” kata Brother Galih Tri Panjalu, Sekertaris Umum FSPM.
Pendaftaran ke Departemen Tenaga Kerja
SPM Pariwisata Yogyakarta menjadi serikat berbasis individu pertama FSPM yang didaftarkan ke Departemen Tenaga kKerja pada tanggal 2 Mei. Disusul oleh SPM Pariwisata Semarang pada tanggal 8 Mei dan SPM Pariwisata Jakarta pada 19 Mei.
Brother Galih menyebutkan bahwa cukup sulit bagi pekerja di Indonesia untuk membentuk serikat pekerja karena citra buruk serikat pekerja yang tercipta di mata buruh dan pengusaha. Peraturan dalam hukum Indonesia yang mensyaratkan minimal 10 orang untuk berserikat di tempat kerja juga terkadang menjadi kendala.
“Ini adalah wadah terbaik bagi kita apabila hak-hak kita sebagai pekerja digerogoti,” kata Brother Muhamad Ikhsan, seorang pekerja di jaringan restoran lokal, dalam pertemuan untuk mendirikan serikat baru ini pada tanggal 15 Mei. Ia menambahkan bahwa pekerjalah yang seharusnya membela hak-hak mereka sendiri.
Saat menjelaskan pentingnya berserikat dan berjuang bersama, Brother Rival Yunaldi, Organizer FSPM, mengatakan: “Ada serikat saja terkadang sulit melindungi hak-hak pekerja, apalagi pekerja diharapkan untuk membela hak-haknya seorang diri.”
Fafin Lubis, anggota pendiri serikat pekerja pariwisata umum
Pada rapat pendirian serikat pariwisata umum, para pekerja restoran mengangkat beberapa isu tentang pelanggaran hak-hak pekerja di sektor tersebut, seperti penggunaan pekerja harian, penyalahgunaan pekerja paruh waktu dan lembur yang tidak dibayar. Brother Fafin Lubis, seorang Asisten Manajer di jaringan restoran internasional, menjelaskan keinginannya untuk menciptakan lingkungan kerja yang “kondusif, harmonis dan sejahtera” dengan membentuk serikat pekerja.
Pengorganisiran untuk Masa Depan
Mengorganisir SPM Pariwisata merupakan upaya pengorganisiran jangka panjang. Ini merupakan langkah awal yang menurut FSPM penting dalam menyediakan wadah bagi pekerja yang tertarik untuk bergabung dengan serikat pekerja.
SPM Pariwisata tidak terbatas pada pekerja hotel dan restoran. FSPM menyasar lebih banyak pekerja di bisnis pariwisata lainnya seperti pekerja di lokasi wisata, pemandu wisata, pekerja lapangan golf, bahkan pengemudi pengantaran makanan. “Kami ingin mengorganisir untuk memperbanyak anggota serikat dari sektor-sektor yang selama ini belum diorganisir dengan baik” kata Brother Galih.
Diskusi mengenai strategi pengorganisasiran SPM Pariwisata
Dalam hal pengembangan strategi pengorganisiran, FSPM akan melakukan program pendidikan bagi anggota SPM Pariwisata untuk meningkatkan kapasitas mereka sebagai anggota serikat. Anggota SPM Pariwisata akan didorong untuk kemudian mengorganisir dan dan membentuk serikat sendiri di tempat kerja mereka.
“Dengan hadirnya serikat pekerja berbasis individu ini, semakin banyak celah untuk lebih banyak pekerja bergabung ke serikat. Jadi, jika sesuatu terjadi terhadap si pekerja, atau mereka dihadapkan pada situasi yang tidak memihak, mereka bisa mendapatkan perlindungan atas hak, kesejahteraan dan kelangsungan pekerjaan mereka,” kata Brother Galih.
by IUF Asia/Pacific | May 23, 2023 | Bahasa Indonesia, Climate Crisis, Defending Democracy
Di banyak negara militer secara historis menggunakan krisis politik, sosial dan ekonomi untuk menyataan keadaan darurat, menangguhkan demokrasi untuk sementara, dan merebut kekuasaan. Sekarang krisis lingkungan juga dapat digunakan untuk membenarkan intervensi militer dan pengerahan angkatan bersenjata. Karena perubahan iklim mengarah pada peningkatan intensitas dan frekuensi kejadian cuaca ekstrem, maka kita menghadapi prospek keadaan darurat yang lebih sering terjadi. Ini bisa berarti bahwa kekuatan darurat militer dan penangguhan sementara demokrasi juga akan semakin sering terjadi. Di beberapa negara, ada risiko yang sangat nyata bahwa keadaan darurat iklim yang berkelanjutan ini dapat menyebabkan penangguhan demokrasi dan hak-hak demokrasi secara terus menerus – demokrasi dan hak-hak demokrasi yang sama yang dibutuhkan untuk mengatasi krisis iklim dan memastikan keadilaan iklim.
Ketika Topan Mocha melanda pantai Bangladesh dan wilayah barat Myanmar pada 14 Maret 2023, badai tropis kategori lima ini menyebabkan hilangnya nyawa secara tragis dan kehancuran yang meluas di Negara Bagian Rakhine. Sebagian besar ibu kota, Sittwe, hancur.
Telah dipahami dengan baik bahwa peristiwa cuaca ekstrem seperti Topan Mocha telah meningkat frekuensi dan intensitasnya sebagai akibat dari perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia (antropogenik). Apa yang kurang dipahami dengan baik adalah bahwa konteks politik dari peristiwa cuaca ekstrem ini berdampak besar pada tingkat kematian, kehancuran, dan pengungsian yang disebabkan.
The Women’s Peace Network, yang dengan berani melaporkan penindasan brutal dan pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar, mengadakan pengarahan darurat pada 16 Mei yang menilai dampak Topan Mocha. Pengarahan tersebut mengamati cara junta militer mengunakan topan untuk melanjutkan represi politiknya:
Laporan tentang tanggapan junta terhadap Topan Mocha telah mulai muncul, mengungkapkan bahwa juta menyabotase upaya evakuasi pengungsi Rohingya [pengungsi internal] dan sejak itu memblokir akses bantuan ke kamp mereka dan daerah sekitarnya. Temuan semacam itu, di antara banyak lainnya, sejalan dengan tindakan junta untuk memperkuat apartheid di Negara Bagian Rakkhine setelah upaya kudeta 1 Februari 2021.
Digambarkan sebagai “convenient negligence”, dampak merusak dari Topan Mocha di Negara Bagian Rakhine dan kamp-kamp pengungsi Rohingya di Bangladesh mengingatkan pada pengusiran dari Myanmar dalam genosida yang dilakukan oleh militer pada tahun 2017, yang diakui oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Di sinilah kita melihat konvergensi kerentanan iklim dan kerentanan populasi yang hidup di bawah kekuasaan militer. Kerentanan ini diperbesar oleh persekusi politik sistemik dan tindakan genosida yang dilakukan terhadap kelompok etnis tertentu. Orang-orang tidak hanya mendertia dari kehilangan nyawa, kehancuran rumah mereka, perempasan atau pengusiran, namun juga kemungkinan untuk mempersiapkan diri atau mengambil tindakan kolektif untuk melindungi komunitas mereka menjadi sangat dibatasi.
Dalam krisis kemanusiaan setelah peristiwa cuaca ekstrem seperti topan, kita sering melihat organisasi bantuan internasional membenarkan perlunya bekerja sama dengan rezim militer. Bahkan, beberapa lembaga bantuan tampaknya percaya bahwa rezim otoriter terpusat amerupakan mekanisme pengiriman bantuan yang lebih efisie. Ini mengabaikan fakta bahwa rezim otoriter korup secara besar-besaran, dan sumber daya publik – termasu bantuan kemanusiaan – dialihkan melakui elit yang kuat dan kroni mereka. Pencurian sumber daya umum adalah salah satu alasan utama mengapa rezim semacam itu ada.
Lebih penting lagi, di bawah rezim otoriter, krisis kemanusiaan dan bantuan kemanusiaan ditentukan secara politis. Penduduk yang diidentifikasi memusuhi negara dan/atau kelompok etnis atau agama tertentu ditolak aksesnya untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan. Seperti yang kta lihat di Myanmar hari ini, perang junta militer terhadap penduduk sipil meluas hingga penolakan bantuan kemanusiaan. Alasannya tidak rumit. Untuk menjadi korban krisis kemanusiaan dan memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan, pertama-tama harus dianggap sebagai manusia.
Sejak 1945 kita telah menyaksikan awal dari berakhirnya demokrasi di beberapa negara (sering didukung oleh intervensi asing) di mana keadaan darurat diumumkan di tingkat nasional atau sub-nasional (negara bagian, wilayah, provinsi) dan militer dikerahkan di jalan-jalan. Begitu pasukan keluar dari barak, para jenderal militer dan anak-anak mereka bergerak cepat ke daam kehidupan politik, sipil dan ekonomi.
Bahkan jika kekuasaan parlemen atau kongres terpilih dipulihkan, dan pemilihan demokratis dilanjutkan, militer tetap memegang kendali atas partai politik dan mempertahankan pijakan mereka dalam kehidupan politik, sipil, dan ekonomi. Bagi rakyat ini menjadi keadaan darurat abadi – krisis permanen.
Dalam krisis berkelanjutan ini “ketahanan iklim” juga didefinisikan ulang. Ketahanan iklim melibatkan tanggung jawab bersama untuk memastikan respons sosial, ekonomi, dan budaya yang adil terhadap dampak perubahan iklim, dan memastikan bahwa kesehatan manusia, mata pencaharian, dan lingkungan terlindungi. Sekarang seruan elit politik untuk ketahanan iklim yang lebih besar di komunitas kita berarti bahwa kita harus menghadapi peristiwa cuaca ekstrem berikutnya. Mekanisme demokrasi untuk tindakan kolektif dan akuntabilitas yang terlucuti, dan dengan tidak adanya hak, ketahanan iklim berarti masyarakat yang rentan diharapkan untuk bertahan. Atau pindah.
Di beberapa negara, sayap kanan telah bergeser dari penyangkalan iklim menjadi kepanikan iklim. Mereka melihat peluang politik untuk mengungkap kegagalan negara dalam mendukung masyarakat yang terkena dampak (khususnya masyarakat pedesaan yang rentan terhadap iklim). Dalam menghadapi krisis baru ini, sayap kanan dapat mengulangi seruannya untuk kepemimpinan yang kuat – istilah populis untuk pemerintahan otoriter. Seperti setiap keadaan darurat dalam menanggapi ancaman eksternal terhadap negara, krisis iklim akan digunakan oleh sayap kanan untuk membenarkan penangguhan demokrasi.
Dalam krisis iklim yang terus meningkat ini, kita menghadapi prospek keadaan darurat iklim yang berkelanjutan akibat peristiwa cuaca ekstrem, gelombang panas, dan kebakaran hutan. Hal ini diintensifkan oleh “perubahan iklim” dari satu peristiwa cuaca ekstrem ke peristiwa cuaca ekstrem lainnya (kekeringan diikuti banjir; kebakaran hutan diikuti hujan lebat). Bagaimana jika ini kemudian mengarah pada keadaan darurat yang berkelanjutan di mana penangguhan demokrasi menjadi permanen?
Dr Muhammad Hidayat Greenfield, Sekertaris Regional IUF Asia/Pasifik
by IUF Asia/Pacific | May 22, 2023 | Bahasa Indonesia, Our Members, Youth in Unions
Organisasi Regional IUF Asia/Pasifik bekerja sama dengan Departemen Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya [UNESA] menyelenggarakan magang pada paruh pertama tahun 2023. Tiga mahasiswa psikologi sosial, Nuha, Najwa Athiyatul Mila dan Aliifah Shafa Rani melakukan studi terhadap pemuda di serikat pekerja di sektor Hotel & Pariwisata, Layanan Makanan serta Makanan & Minuman di Indonesia.
Bekerja dengan FSPM dan FSBMM yang berafiliasi dengan IUF, peserta magang melakukan wawancara kelompok ekstensif dengan para pemimpin dan anggota muda untuk mengeksplorasi beberapa aspek pengambilan keputusan di kalangan pemuda.
Melalui studi ini alat konseptual utama dikembangkan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan pemuda, termasuk “youth space”. Berdasarkan wawancara dengan pemuda, penelitian ini merancang konsep “cycle of youth space” yang dikombinasikan dengan “cycle of youth in unions” untuk menjelaskan dinamika serikat pekerja-pemuda (identitas sosial dan ruang).
Konsep “nyaman” dimasukkan ke dalam “youth space” untuk lebih menjelaskan kebutuhan pemuda berdasarkan hasil wawancara. Hal ini ternyata memberikan wawasan yang berharga mengenai cara-cara di mana serikat pekerja harus berubah untuk memastikan lebih banyak pemuda bergabung dan aktif di serikat.
Melalui penelitian ini para peserta magang tidak hanya mengembangkan konsep-konsep penting ini untuk memahami pemuda dalam serikat pekerja. Mereka juga dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang kegiatan serikat pekerja yang independen dan demokratis seperti FSPM dan FSBMM serta menantang persepsi publik yang salah tentang serikat pekerja di Indonesia sebagai “pembuat onar”.
Berbeda sekali dengan persepsi publik tentang serikat pekerja sebagai organisasi yang terlibat dalam protes kekerasan, mengganggu lalu lintas dan mengganggu ketertiban dan ketenteraman umum, studi ini mengungkapkan bahwa serikat pekerja seperti FSPM dan FSBMM terlibat dalam demonstrasi damai yang diperlukan untuk mengekspresikan solidaritas dan empati (“peduli”) untuk orang lain yang menghadapi ketidakadilan dari pemberi kerja. Selain itu, dengan melihat serikat melalui anggota pemuda, penelitian ini menunjukkan bahwa serikat-serikat ini berkomitmen untuk pendidikan dan pelatihan, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang memberdayakan anggota serikat dan mengembangkan generasi pemimpin berikutnya.
Bagian yang tidak terlihat dari kegiatan serikat inilah yang harus mendapat perhatian lebih untuk mengubah persepsi publik.
Persepsi masyarakat terhadap serikat pekerja perlu diubah, sehingga masyarakat dapat melihat nilai-nilai sejati serikat pekerja (“peduli”), komitmen tulus mereka untuk memperlakukan pekerja secara adil, serta pendidikan dan pelatihan yang mengembangkan pengetahuan dan pemahaman, serta membangun kepercayaan diantara para pemuda. Dengan memperbaiki persepsi publik tentang serikat pekerja dan melihat pandangan baru melalui pemuda dalam serikat pekerja, pemuda tidak akan lagi menghadapi tekanan dari keluarga dan teman untuk tidak bergabung dengan serikat pekerja. Sebaliknya, mereka harus bangga bergabung dengan organisasi yang menyediakan ruang aman bagi pemuda yang “nyaman” dan memberi mereka pengakuan yang layak mereka terima.
by IUF Asia/Pacific | Apr 12, 2023 | Bahasa Indonesia, Right to a Safe Workplace
Tanggal 28 April merupakan hari Peringatan Buruh Internasional. Hari ini merupakan hari berkabung, kehilangan yang mengerikan, pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab, amarah, dan rasa frustrasi. Tanggal 28 April bukanlah hari kesehatan dan keselamatan seperti yang diinginkan oleh beberapa pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Ini bukan hari untuk merayakan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja dan kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja pemerintah dan industri dan perusahaan. Sebaliknya, ini adalah hari untuk mengenang jutaan pekerja yang kehilangan nyawanya di tempat kerja, atau menderita cedera serius atau penyakit.
Di antara jutaan pekerja itu adalah saudara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan laki-laki, istri, suami, orang tua, sepupu, teman, yang tidak pulang kerja, atau yang meninggal karena cedera, penyakit, dan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan. Bukan statistik, tapi kehidupan nyata. Hidup dipersingkat dengan bekerja untuk mencari nafkah. Tanggal 28 April adalah hari untuk menanyakan mengapa hal ini masih terjadi, dan untuk menuntut agar hal itu dihentikan.
Tanggal 28 April merupakan hari pengingat bahwa setiap pekerja memiliki hak untuk pulang dengan selamat ke orang yang mereka cintai dalam kesehatan fisik maupun mental yang baik, bebas dari cedera atau penyakit. Kita tidak dapat menerima alasan bahwa salah satu diantara mereka meninggal karena itu merupakan pekerjaan yang berbahaya dan beresiko. Jika suatu pekerjaan berbahaya, maka kita harus membuatnya aman. Keluarkan uang, membangun sistem, mengubah praktik kerja, merencanakan dengan matang, desain ulang, dan investasi untuk membuat pekerjaan tersebut menjadi aman.
Ada lebih banyak pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan militer saat ini – untuk cara-cara baru untuk membunuh satu sama lain – daripada menyelamatkan nyawa di tempat kerja. Hanya sebagian kecil dari uang yang dihabiskan untuk anggaran militer dan bisnis pembunuhan akan memungkinkan kita mengubah pekerjaan secara mendasar dengan cara menghilangkan bahaya dan menghilangkan risiko. Ini berarti lebih banyak pekerja yang pulang kerja dengan selamat dan dalam kesehatan fisik dan mental yang baik. Itu berarti lebih sedikit keluarga yang bertanya mengapa orang yang mereka cintai dibunuh oleh pekerjaan mereka. Itu berarti lebih sedikit nyawa yang berkabung pada 28 April.
Pada tahun 2023 kami menyerukan diakhirinya konflik militer dan perang, untuk demiliterisasi dan perdamaian, dan kami menyerukan kepada pemerintah dan perusahaan pendukung mereka untuk menghentikan pembunuhan. Pada saat yang sama kami menyerukan kepada pemerintah dan pengusaha untuk berhenti membunuh pekerja di tempat kerja. Kita sangat perlu mengalihkan sumber daya ekonomi publik dan swasta dari bisnis pembunuhan, dan berinvestasi dalam melindungi kehidupan. Tidak ada lagi nyawa yang harus hilang di tempat kerja karena cedera, penyakit dan penyakit.
Ingat yang mati dan berjuang untuk yang hidup. Hentikan pembunuhan itu.
by IUF Asia/Pacific | Feb 22, 2023 | Bahasa Indonesia, Food Service Workers, Right to a Safe Workplace
Di usianya yang baru 19 tahun, Jasper Dalman sudah menjadi pengemudi pengantaran makanan Food Panda di Filipina. Ia adalah salah satu pengemudi pertama yang membentuk The United Riders of the Philippines (RIDERS-SENTRO-IUF) cabang Cagayan de Oro City.
Jasper bergabung dalam upaya pengorganisiran The United Riders of the Philippines dan mengikuti pelatihan serikat pekerja. Ia melakukannya dengan harapan memperbaiki mata pencaharian dan kesejahteraan para pengemudi pengantaran dan keluarga mereka.
Ada kegembiraan – energi anak muda – dalam kemungkinan akan dibayar dengan layak dan bekerja dengan penuh martabat. Yang paling penting adalah keamanan yang akan diperjuangkan serikat, termasuk komitmen untuk memperjuangkan hak atas asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan yang berkualitas. Seperti jutaan pengemudi pengantaran lainnya, tempat kerja Jasper adalah sepeda dan sepeda motornya – melakukan pengantaran dan kembali dari pengantaran. Untuk dapat melakukan ini dengan aman, perusahaan seperti Food Panda harus bertanggung jawab dan mengakui hak-hak pengemudi atas tempat kerja yang aman. Ini juga berarti mengakhiri sistem yang kejam, penuh tekanan dan tidak aman yang membahayakan pengemudi.
Jasper tewas dalam kecelakaan lalu lintas yang mengerikan pada 19 Februari 2023, saat bekerja.
Kematian Jasper adalah contoh tragis dari kerentanan para pengemudi pengantaran. Pengemudi bekerja dalam kondisi yang sangat berbahaya – terjebak di antara dorongan tanpa henti dari perusahaan pengantaran untuk keuntungan (memeras segalanya dari pengemudi menggunakan alogaritme dan bayaran yang tidak adil) dan permintaan pelanggan yang tidak masuk akal untuk pengantaran yang cepat.
Ditambah lagi penolakan perusahaan pengataran seperti Food Panda untuk memberikan asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan. Ini adalah asuransi yang sangat penting bagi pengemudi di tempat kerja mereka. Sudah terlalu lama para pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas dipaksa untuk menanggung biaya medis mereka sendiri atau bergantung pada santunan perusahaan pengantaran yang sporadis dan tidak dapat diprediksi. Dan dalam kasus kematian di tempat kerja, keluarga Jasper tidak mendapatkan apa-apa.
Kami tidak akan mengatakan Jasper tidak meninggal sia-sia dan akan menyerukan asuransi yang berkualitas dan pekerjaan yang aman. Kami tidak akan mengatakan bahwa kami akan memenuhi aspirasinya untuk pekerjaan yang layak dan bermartabat. Mungkin nanti sebagai penghormatan untuk Jasper kami bisa mempertimbangkan untuk mengatakan hal seperti itu. Untuk saat ini, kami masih sangat berduka.
Yang bisa kami katakan adalah kami sangat kehilangan Jasper akibat kondisi berbahaya yang disebabkan oleh perusahaan pengantaran. Kematiannya bisa dicegah, bisa dihindari, dan itu bukanlah suatu kecelakaan. Ia dibunuh oleh tempat kerja yang tidak aman. Dan kita harus menghentikan ini.
