Penolakan terhadap hak asasi manusia universal yang dilembagakan mendorong pertumbuhan pekerja anak

by IUF Asia/Pacific | Jun 2, 2025 | Bahasa Indonesia, child labour, Human Rights, Social Justice

photo by The Afghan Times

Dr Muhammad Hidayat Greenfield, Sekretaris Regional

Tidak ada kegagalan moral, sosial dan politik yang lebih besar daripada penolakan pemerintah untuk melindungi hak-hak anak; untuk mengakhiri segala bentuk pekerja anak; dan untuk memastikan bahwa semua anak memiliki akses tanpa syarat terhadap pendidikan publik yang gratis, bersama dengan akses keluarga mereka terhadap perumahan yang terjangkau, makanan yang cukup dan bergizi, dan layanan kesehatan publik. Hak pendukung yang sangat penting adalah hak para pekerja dewasa, petani, dan pemuda untuk secara bebas berserikat dan mewakili diri mereka secara kolektif. Secara keseluruhan, hal-hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan universal yang harus menjamin bahwa setiap orang, di mana pun, dapat menikmati apa yang dijelaskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai kehidupan yang layak sesuai dengan martabat manusia.

Namun hampir delapan dekade setelah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diadopsi pada tahun 1948, kehidupan seperti itu masih berada di luar jangkauan lebih dari 180 juta anak yang dieksploitasi sebagai pekerja anak saat ini.

Banyak orang dalam sistem PBB dan badan-badan publik-swasta saat ini berasumsi bahwa eksploitasi ini adalah hasil dari orang tua yang miskin dan/atau orang dewasa yang tidak berpendidikan dan tidak sadar yang mempekerjakan anak-anak ini. Pendidikan, kesadaran, dan kerja sama teknis dengan pemerintah adalah – seperti yang dikatakan kepada kita – jawabannya. Bahkan ketika pemerintah otoriter dan militer secara brutal menindas penduduk sipil, dan pemerintah demokratis secara sistematis menolak dan mengecualikan orang berdasarkan ras, etnis, asal sosial, kasta atau agama, tindakan-tindakan tersebut tetap diberi legitimasi internasional melalui kerja sama teknis dan penguatan kapasitas.

Lebih dari 180 juta anak tidak dilarang haknya untuk hidup bermartabat semata-mata karena kemiskinan atau kurangnya kapasitas teknis pemerintah. Penolakan ini dilembagakan melalui diskriminasi dan pengucilan berdasarkan ras, etnis, asal sosial, kasta atau agama. Ini adalah penyangkalan yang dilembagakan yang paling dirasakan oleh masyarakat adat dan Bangsa Pertama, yang pertama dan terutama ditolak haknya atas tanah dan sumber daya yang sejak awal merupakan milik mereka. Marginalisasi ekonomi dan politik yang diakibatkannya (diperkuat oleh kekerasan negara) menciptakan dan melanggengkan kemiskinan ini.

Pada akhirnya, penolakan yang dilembagakan ini melemahkan keuniversalan hak asasi manusia (setiap orang, di mana saja) dengan menyingkirkan ratusan juta orang dewasa, pemuda, dan anak-anak tidak hanya dari akses terhadap hak asasi manusia, tetapi juga dari kategori sebagai manusia. Anda tidak dapat memiliki kehidupan yang layak dan bermartabat sebagai manusia jika Anda bahkan tidak diperlakukan sebagai manusia.

Pada bulan September 2020, manajemen global Belanda dari produsen Chupa Chups, Perfetti van Melle, menepis bukti adanya pekerja anak di pabrik mereka di Bangladesh, sambil tertawa dan bercanda selama pemutaran foto, video, dan catatan sekolah. Jauh dari hal yang tidak biasa, hal ini menggambarkan apa yang terjadi ketika anak-anak di Asia tidak dianggap sebagai manusia.

Kemiskinan dan pekerja anak terus berlanjut bukan hanya karena tantangan ekonomi yang tidak dapat diatasi dan kapasitas pemerintah, tetapi karena pengentasan kemiskinan dan penghapusan pekerja anak telah menjadi kegiatan ekonomi tersendiri. Hal ini membenarkan keberadaan program pemerintah dan jaringan yayasan, LSM, dan lembaga publik-swasta yang luas. Selama marginalisasi dan penolakan yang dilembagakan tersebut terus berlanjut, kebijakan apa pun yang ditujukan untuk “pengentasan kemiskinan” dan “inklusi” berakhir sebagai perusahaan negara yang birokratis atau kegiatan bisnis komersial yang menguntungkan – atau keduanya.

Dari 52 pekerja yang tewas dalam kebakaran Pabrik Hashem Foods di Bangladesh pada 10 Juli 2021, 19 di antaranya adalah anak-anak. Pabrik tersebut memproduksi produk makanan untuk merek seperti Lotte dari Korea Selatan dan Nocilla dari Spanyol, tetapi tidak satu pun dari perusahaan ini yang bertanggung jawab. Sementara kebakaran pabrik masih berlangsung, pejabat konfederasi serikat pekerja nasional, menawarkan formula “Rana Plaza”, menghubungi keluarga dan menawarkan untuk mendapatkan kompensasi dengan imbalan sebagian uang. Puluhan yayasan dan LSM kemudian terlibat. Dari kantor ILO, keheningan terjadi, karena seluruh fokus bergeser (lagi) bukan ke hak asasi manusia dan hak asasi manusia kolektif pekerja, tetapi ke standar keselamatan kebakaran.

Di beberapa negara di Asia Selatan dan Tenggara, kita melihat puluhan (dan di beberapa negara ratusan) yayasan, LSM, konsultan, kelompok penasihat, dan bahkan beberapa serikat pekerja nasional yang terlibat dalam bisnis berbicara mengenai pekerja anak (sumber pendanaan proyek internasional dan pendanaan perusahaan) daripada melakukan tindakan bersama untuk mengakhiri pekerja anak.

Namun yang menonjol – kekurangan dana, kurang terwakili, dan sering diabaikan – adalah yayasan, LSM, jaringan, aliansi, jurnalis, dan organisasi komunitas yang berkomitmen pada advokasi, pendidikan, dan tindakan yang tetap berani bertekad untuk mengakhiri pekerja anak.

Merupakan kewajiban moral, sosial, dan politik kita sebagai serikat pekerja untuk memberikan solidaritas dan dukungan kepada organisasi-organisasi yang berani dan berkomitmen ini serta memastikan keberhasilan mereka. Mereka harus didengar dan dampaknya harus dirasakan.

Kita tidak bisa lagi berdiam diri dan menyalahkan kemiskinan struktural, kurangnya kesadaran atau kapasitas teknis pemerintah yang tidak memadai atas terus meningkatnya jumlah pekerja anak di seluruh dunia. Kita harus berjuang melawan penolakan yang dilembagakan, dan berjuang bersama dengan masyarakat terpinggirkan untuk menghilangkan hambatan yang menghalangi akses mereka terhadap hak asasi manusia universal, termasuk hak untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Pekerja anak akan hilang ketika hak-hak ini terwujud, karena anak-anak memiliki makanan, rumah, perawatan kesehatan, dan akses ke pendidikan berkualitas yang mencakup, menyambut, dan memelihara mereka tanpa menyangkal atau menghancurkan nilai-nilai dan identitas budaya, agama, dan sosial mereka. Dan tanpa mengharuskannya untuk menghasilkan keuntungan finansial.

Untuk lebih jelasnya, sebuah misi peradaban mendidik orang miskin untuk menghentikan eksploitasi brutal terhadap anak-anak mereka di tempat kerja tidak lagi diperlukan (tidak pernah diperlukan). Ketika orang dewasa memiliki akses terhadap pekerjaan dan mata pencaharian yang layak, terhadap tanah dan sumber daya, dan kaum muda memiliki akses terhadap pembelajaran keterampilan seumur hidup dan magang yang berkualitas, budaya dan sistem kepercayaan mereka sendiri, maka mereka sendiri akan memastikan akses kolektif mereka terhadap hak-hak dan mengakhiri pekerja anak. Mereka tahu bagaimana cara mencintai anak-anak mereka. Tidak diperlukan kerja sama teknis, ceramah atau poster.

Perusahaan global mengalokasikan sumber daya yang signifikan kepada LSM, lembaga akreditasi, dan yayasan untuk mengelola masalah pekerja anak dalam rantai pasokan mereka. Karena organisasi-organisasi ini dan para ahli mereka menghabiskan premi sebelum mencapai petani, kita berakhir dengan poster-poster yang memberi tahu petani yang ‘tidak berpendidikan’ untuk tidak menggunakan pekerja anak dan sebaliknya menggunakan praktik pertanian yang baik. Sama seperti masa kolonial, fokusnya adalah pada perubahan perilaku dan budaya (menjadi lebih “beradab”) daripada mengatasi utang dan akses ke hak asasi manusia.

Tentu saja pemerintahan dan lembaga-lembaga internasional mereka yang gagal, yang memerlukan kesadaran yang lebih besar, poster-poster dan kampanye-kampanye publik untuk menekan mereka agar bertindak.

Dengan segala kekurangan dan keterbatasannya, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diadopsi pada tahun 1948, yang dianggap sebagai awal berakhirnya kolonialisme, yang menjanjikan kesetaraan ras, serangkaian hak asasi manusia, dan kehidupan yang bermartabat. Bagi ratusan juta orang dewasa, pemuda, dan anak-anak saat ini – termasuk 180 juta anak yang bekerja sebagai pekerja anak – tampaknya semua ini belum tercapai. Itulah kegagalan kolektif kita. Atas kegagalan ini, tetap menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengorganisir dan mengambil tindakan sosial dan politik guna mewujudkan tujuan-tujuan tersebut.

photo by The Afghan Times