Membedah “Motherhood Penalty” sangat penting untuk kesetaraan, hak asasi manusia, dan kehidupan yang bermartabat

by IUF Asia/Pacific | May 9, 2026 | Bahasa Indonesia, Social Justice, Women Unions & Power, women's rights

Dr. Hidayat Greenfield

Sekretaris Regional IUF Asia/Pasifik

8 Mei 2026

Sudah 25 tahun — seperempat abad — sejak sosiolog Michelle Budig dan Paula England mengajukan pertanyaan yang jawabannya diketahui oleh perempuan di seluruh dunia: “Apakah peran sebagai ibu mempengaruhi upah perempuan yang bekerja?” Jawabannya — melalui penelitian dan analisis data statistik yang cermat — adalah “ya”. Mereka menyebutnya “penalti upah karena menjadi ibu”, atau “motherhood penalty”.

Melalui analisis statistik mendalam, Budig dan England menunjukkan bahwa pekerja perempuan di AS yang memiliki anak memperoleh penghasilan lebih rendah dalam pekerjaan mereka sebagai akibat langsung dari menjadi ibu. Hal ini berbeda dengan kesenjangan upah kesetaraan gender yang ada dengan laki-laki. Memiliki anak di titik manapun dalam pekerjaan atau karier mereka mengakibatkan penurunan pendapatan upah.

Meskipun cuti melahirkan berbayar adalah hak penting pekerja perempuan, kehilangan pendapatan yang dihitung oleh Budig dan England tidak terkait dengan akses terhadap tunjangan cuti melahirkan. Hukuman menjadi ibu (motherhood penalty) adalah kerugian ekonomi, biasanya dalam bentuk upah atau pendapatan, yang diderita perempuan sebagai akibat dari menjadi ibu: melahirkan dan membesarkan anak.

Budig dan England mengidentifikasi tiga kemungkinan penyebab motherhood penalty: hilangnya pengalaman kerja; penurunan produktivitas kerja; menukar upah yang lebih tinggi dengan pekerjaan yang dianggap ramah untuk ibu; dan diskriminasi oleh pemberi kerja. Tiga penyebab pertama tidak menjelaskan penurunan upah yang dialami oleh pekerja yang merupakan seorang ibu. Diskriminasi oleh pemberi kerja memiliki kaitan terkuat dalam penurunan upah yang mengakibatkan motherhood penalty.

Dalam 25 tahun sejak Budig dan England menerbitkan penelitian mereka, telah ada studi mendalam di negara lain yang meneliti hukuman terkait peran ibu dan konsekuensinya, dengan mempertimbangkan ras, etnis, dan jenis pekerjaan. Hal ini menunjukkan hukuman upah yang lebih besar berdasarkan status pekerjaan, ras, etnis, dan sifat pekerjaan – terutama pekerjaan yang sengaja diklasifikasikan sebagai pekerjaan berketerampilan rendah atau tidak terampil. Lebih banyak bukti – di mana-mana – bahwa perempuan yang bekerja dan memiliki anak akhirnya dibayar lebih rendah.

Tentu saja, para pekerja perempuan sudah menyadari adanya hukuman karena menjadi ibu jauh sebelum Budig dan England menerbitkan penelitian mereka dalam bahasa Inggris pada tahun 2001 dan memberi nama pada hal tersebut. Para pekerja perempuan yang merupakan ibu mengetahui adanya hukuman tersebut karena mereka mengalaminya.

Alih-alih mengatasi ketidaksetaraan dan diskriminasi sistemik dan terlembaga yang menciptakan hukuman bagi ibu, sebagian besar serikat pekerja justru memperkuat posisi pemerintah dan pengusaha dengan menormalisasi ketidaksetaraan ini. Dengan mendefinisikan hak-hak perempuan secara sempit dalam hal cuti melahirkan berbayar, hilangnya pendapatan yang terjadi kemudian tidak hanya diabaikan, tetapi juga dianggap dapat dibenarkan: menjadi seorang ibu menciptakan hukuman bagi ibu.

Hanya sedikit aktivis serikat pekerja pria yang memahami bahwa pemimpin serikat pekerja perempuan yang juga seorang ibu dikagumi oleh anggota serikat pekerja perempuan justru karena mereka mampu mengatasi hambatan ketidaksetaraan, baik dalam bentuk diskriminasi yang terlembagakan maupun sikap-sikap diskriminatif; dan mampu mengatasi hukuman menjadi ibu (motherhood penalty). Pengorbanan rangkap tiga ini terkadang diakui secara dangkal (“hebat!”), tetapi hanya anggota perempuan kita yang secara langsung mengalami dampak sistematis dan melemahkan semangat dari hukuman menjadi ibu yang benar-benar memahami pencapaian ini.

Dalam pertemuan anggota serikat pekerja kami di industri makanan dan minuman di Asia Tenggara baru-baru ini, tiga anggota perempuan dari serikat pekerja kami menyampaikan presentasi tentang dampak demoralisasi dan demotivasi dari diskriminasi gender yang terlembaga.

Tanpa menyebutkan hukuman terkait status ibu (motherhood penalty), anggota serikat pekerja perempuan kami di sebuah perusahaan makanan besar menjelaskan beberapa lapisan diskriminasi. Pekerja perempuan yang sudah menikah dan memiliki pasangan serta anak-anak diperlakukan seperti perempuan lajang dalam hal asuransi kesehatan dan tunjangan medis, sedangkan laki-laki mendapatkan perlindungan keluarga penuh. Perempuan ditolak promosi dengan tanggung jawab yang lebih besar dan upah yang lebih baik karena manajemen berasumsi bahwa mereka tidak mampu melakukan pekerjaan tersebut karena tanggung jawab keluarga mereka, termasuk merawat anak-anak mereka. Perempuan menghadapi bias gender selama evaluasi kinerja, di mana kinerja mereka sering dinilai lebih rendah daripada rekan kerja laki-laki mereka. Dan seterusnya.

Akibatnya, pekerja perempuan mengalami penurunan “motivasi kerja”, dan demotivasi ini menyebabkan produktivitas dan kinerja yang lebih rendah, serta tingkat absensi yang lebih tinggi. Hal ini kemudian memperkuat peringkat kinerja yang lebih rendah dan hilangnya pendapatan. Ini juga memperkuat bias gender dari manajemen yang mengklaim bahwa perempuan “terlalu sibuk” atau “terlalu lelah” karena tanggung jawab di rumah membesarkan anak. Ini telah menjadi lingkaran setan.

Yang lebih menyedihkan lagi adalah kenyataan bahwa semua diskriminasi dan bias ini tertanam dalam perjanjian kolektif nasional yang dinegosiasikan oleh serikat pekerja yang berkolusi dengan manajemen. Hanya setelah mendirikan serikat pekerja independen dan demokratis mereka sendiri, anggota serikat pekerja perempuan kami sekarang dapat bersuara dengan dukungan dari serikat pekerja kecil mereka dan IUF.

Kami tidak menyebutkan nama anggota perempuan kami, serikat pekerja, perusahaan, atau negara mereka karena mereka telah menunjukkan keberanian dan pengorbanan yang besar dalam mengungkap diskriminasi institusional terhadap perempuan yang merupakan ibu. Terlalu berlebihan jika kemudian mereka juga akan menghadapi pembalasan atau ejekan dari serikat pekerja, pengusaha, dan pejabat pemerintah.

Ejekan adalah salah satu senjata paling umum yang digunakan pria yang berkuasa dan berwenang. Memutar mata, menyeringai, mengangkat bahu, dan “hanya bercanda” – itulah yang mencegah kita untuk membedah motherhood penalty. Hal itu mencegah kita untuk memastikan semua perempuan memiliki akses penuh terhadap hak-hak mereka dan hak untuk “kehidupan yang layak dan bermartabat” sebagaimana dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) – dalam kedua hal, upah yang adil dan kebebasan dari diskriminasi. Kegagalan seperti itu saat ini memalukan dan bukan sesuatu yang bisa ditertawakan.

Tentu saja ada juga pelecehan terang-terangan, intimidasi, dan pemutusan hubungan kerja yang sangat merugikan pekerja perempuan dan keluarga mereka.

Baru-baru ini kami telah meningkatkan kesadaran tentang bahaya psikososial di tempat kerja. Pengalaman nyata tentang hukuman menjadi ibu (motherhood penalty) dan dampaknya yang merusak moral dan menurunkan motivasi termasuk dalam lingkup bahaya psikososial ini. Penurunan motivasi, hilangnya kepercayaan diri, hilangnya harga diri, kelelahan, dan depresi adalah semua gejala dari bahaya psikososial yang ditimbulkan oleh hukuman menjadi ibu (motherhood penalty). Jadi, ini bukan hanya hukuman dalam hal ekonomi, tetapi juga hukuman dalam hal kesehatan mental dan kesejahteraan. Hal ini pantas mendapatkan perhatian yang jauh lebih besar.

Sebagai bagian dari kegiatan Hari Perempuan Internasional IUF Asia/Pasifik kami pada Maret 2026, kami mempromosikan kampanye “Ayo Jadi Serikat Pekerja yang Berjuang untuk Perempuan!” Anggota serikat pekerja perempuan kami di seluruh wilayah Asia/Pasifik menuliskan di poster apa yang seharusnya dilakukan serikat pekerja agar efektif, relevan, dan bermanfaat bagi pekerja perempuan. Ini termasuk tuntutan yang seharusnya diajukan serikat pekerja kepada pengusaha dan pemerintah serta apa yang harus dimasukkan dalam perundingan kolektif.

Sebagian besar tanggapan berkaitan dengan diskriminasi dan ketidaksetaraan di tempat kerja serta perlakuan tidak adil yang perlu diperbaiki. Termasuk di dalamnya adalah serangkaian tuntutan yang jelas untuk perlindungan maternitas yang lebih komprehensif dan kesetaraan dalam promosi, gaji, dan kesempatan.

Anggota serikat perempuan dari Filipina menyerukan perlindungan maternitas yang komprehensif

Entah kita menyebutnya hukuman karena menjadi ibu atau tidak, diskriminasi dan ketidaksetaraan yang dihadapi oleh pekerja perempuan yang merupakan ibu sudah jelas. Hal ini memperparah diskriminasi dan ketidaksetaraan yang sudah ada yang dihadapi oleh pekerja perempuan terlepas dari apakah mereka memiliki anak atau tidak.

Di saat nilai-nilai sosial kolektif kita terkikis dengan cepat, perlu ditegaskan kembali bahwa peran ibu memiliki nilai dan merupakan kontribusi ekonomi, sosial, dan budaya yang luar biasa bagi masyarakat, komunitas, serta organisasi, lembaga, perusahaan, dan pemberi kerja yang beroperasi di dalam masyarakat tersebut dan bergantung padanya.

Ini bukan berarti kita harus menciptakan cara baru untuk menentukan nilai ekonomi dari peran ibu atau menentukan nilai finansialnya. Mengingat bahwa sekarang semuanya tampaknya dinilai berdasarkan nilai finansial, kemungkinan akan ada upaya yang bermaksud baik untuk menunjukkan nilai ekonomi dari peran ibu, atau ibu sebagai aset finansial. Ini akan menjadi bumerang. Sama seperti pekerja Gen Z akan memberitahu kita bahwa mengaitkan nilai seseorang dengan kontribusi ekonominya tidak ada artinya ketika dihadapkan pada kemungkinan pekerjaan yang tidak tetap atau pengangguran jangka panjang. “Apakah kita tidak berharga?”, mereka akan bertanya. Dan mereka akan berdemonstrasi untuk mengekspresikan kemarahan dan frustasi mereka terhadap sistem yang tidak memberi mereka kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan berkualitas dan penghidupan yang layak, membebani mereka dengan utang yang tidak terkendali, namun menilai mereka berdasarkan kontribusi ekonomi mereka kepada masyarakat.

Menyadari pentingnya peran ibu karena alasan etika, moral, sosial, dan budaya, serta bahwa keberadaan kita, jati diri kita, dan kehidupan kita berpusat pada hal ini, memiliki nilai yang jauh lebih besar. Hal itu tidak perlu diberi label harga atau kode batang. Yang terpenting, hal itu perlu dihargai dan dihormati sepenuhnya dan secara menyeluruh.

Untuk melakukan ini, kita harus membedah asumsi yang salah tentang perempuan yang menjadi ibu dan kemampuan, kapasitas, atau keinginan mereka untuk bekerja. Ini termasuk menyingkirkan sistem penilaian, evaluasi kinerja, dan target baru yang menghasilkan metrik yang digunakan untuk mendiskriminasi ibu di tempat kerja. Metrik ini – yang sekarang didorong oleh AI generatif – akan menyebabkan diskriminasi lebih lanjut, demoralisasi dan demotivasi, kerugian psikososial yang lebih besar, kerugian ekonomi yang lebih besar bagi perempuan yang menjadi ibu, dan tetap berakhir dengan asumsi yang tidak masuk akal bahwa menjadi ibu adalah penyebab hukuman bagi ibu (motherhood penalty).